Berita

Akibat Pemblokadean Lebih Dari 1 Dekade, Setiap Bulan Gaza Mengalami Kerugian 70 juta Dollar

Gaza, Palestina- Anggota Parlemen Palestina Jamal Al-Khodari mengatakan bahwa dampak langsung akibat pengepungan Israel terhadap ekonomi Gaza diperkirakan mencapai $ 70 juta setiap bulan dan memperburuk krisis gaji pegawai negeri. Dalam siaran pers yang dikirim ke wartawan, anggota parlemen yang juga menjabat sebagai ketua Komite Rakyat Melawan Pengepungan di Gaza mengatakan bahwa 3.500 pabrik, bengkel dan usaha telah ditutup selama pengepungan Israel 12 tahun yang diberlakukan di Jalur Gaza.

Jamal Al-Khodari mengatakan bahwa hampir setiap hari ada saja bisnis di Gaza yang harus mengalami penutupan. Dia menambahkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah kantong tersebut telah mencapai 85 persen dan tingkat pengangguran melebihi 60 persen.Penghasilan individu setiap hari di Gaza kurang dari $ 2 per hari, sementara ada puluhan ribu lulusan universitas menganggur.

Al-Khodari, yang awalnya adalah seorang akademisi dan pengusaha, mengatakan bahwa pasar ekonomi Palestina di Gaza dan Tepi Barat yang menjadi wilayah pemblokadean menyaksikan tingkat depresi juga meningkat di tengah tingkat penjualan yang menurun hingga 80%.

Al-Khodari juga mencatat bahwa situasi di Gaza memburuk karena mundurnya program bantuan Arab dan internasional serta dukungan bagi organisasi bantuan. Ia menambahkan bahwa pengepungan Israel harus dicabut guna memfasilitasi kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang di Gaza, sementara perpecahan internal antara faksi-faksi Palestina harus diakhiri untuk memungkinkan koneksi yang lebih baik antara Gaza dan Tepi Barat.

Tidak lupa dia menyeru negara-negara Arab dan komunitas internasional untuk mendorong Israel agar mengakhiri pengepungan, serta untuk melanjutkan aliran dukungan mereka untuk wilayah-wilayah pendudukan. Melihat situasi tersebut, dua staf ahli Hak Asasi Manusia PBB desak negara internasional serius mengecam Israel yang berencana memperluas wilayahnya di Tepi Barat.

Israel disebutkan akan kembali membangun 2.300 unit rumah baru untuk warga Yahudi di Tepi Barat. Pernyataan tersebut masing-masing disampaikan oleh Lilani Farah dan Michael Link, dua anggota senior Badan Hak Asasi Manusia PBB. Dalam sebuah pernyataan pers, kedua staf ahli di atas mengatakan, “Sangat jelas bahwa ribuan rumah tersebut bertujuan untuk melegalkan keberadaan Israel di Tepi Barat.”

Keduanya juga mengatakan bahwa pembangunan perumahan baru tersebut merupakan tindakan ilegal yang bertentangan dengan hak-hak warga Palestina. Aksi Israel itu disebutkan telah mengancam keberadaan Undang-Undang Internasional. Menurut Farah dan Link, arogansi Israel merupakan kesalahan yang harus dibayar negara internasional karena diam atas penjajahan yang berlangsung. Keduanya mengatakan, “Jenis kecaman apapun tanpa hukumanpasti tidak akan memberikan dampak apapun”

Keduanya meminta negara Internasional menentukan sikap tegas terkait masa depan Palestina dan penjajah yang dilakukan oleh Israel. Selasa (06/08/2019) lalu, pemerintah Israel baru saja mengesahkan rencana pembangunan 2.300 unit rumah baru untuk warga Yahudi ilegal di Tepi Barat (damaiaqshafoundation/ym).

Sumber : Suara Palestina News Agency

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *